Fakta Pendidikan di Kotaku

Nama saya Nur Wigati, saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya ingin berbagi pengalaman dan opini yang berkaitan dengan kualitas guru, kualitas kurikulum dan kualitas infrastruktur pendidikan di Indonesia khususnya di kota saya yaitu Tangerang Selatan. Di tahun 1997 saya bersekolah di SDN Parakan 1, kala itu fasilitas di sekolah tersebut sangat minim akses dan infrastruktur, tidak hanya mencakup sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah tetapi juga infrastruktur jalan dan transportasi yang kurang memadai.

Untuk infrastruktur sangat kurang seperti bangku dan meja belajar yang sudah reot, ruangan sekolah yang tidak ada langit-langit, sehingga hanya ada atap genting yang melindungi ruangan sekolah. Fasilitas kamar mandi juga tidak ada, murid-murid harus menahan buang air kecil atau menumpang di rumah penduduk di dekat lingkungan sekolah.

Lantai tidak berkeramik, setiap hari sekolah tidak pernah terlihat bersih di dalam maupun di luar ruangan walaupun sudah di sapu,  bagaimana tidak sekolah yang berada di perkampungan di dominasi oleh jalan tidak beraspal. Pada saat itu murid-murid harus belajar dengan banyaknya fasilitas yang minim, padahal lokasi yang tidak jauh dari ibukota seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Itulah sedikit gambaran tentang salah satu sekolah dasar yang sangat minim fasilitas sebelum dibentuknya Kota Tangerang Selatan.

Dengan berjalannya waktu di tahun 2012 ini sarana dan prasarana di Kota Tangerang Selatan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan seperti, program pendidikan dasar gratis yang  tidak ada, pendidikan sekolah dasar masih diharuskan untuk membayar sejumlah biaya-biaya, sedangkan untuk di Jakarta sekolah dasar saja sudah gratis, di Sawangan-Depok program pendidikan dasar di gratiskan. Lain halnya dengan Tangerang Selatan yang tidak ada program pendidikan dasar gratis, terdapat juga masalah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sangat mahal biaya yang harus dikeluarkan, di tahun 2006 beberapa sekolah negeri di Kota Tangsel biaya uang masuk sekolah bisa mencapai Rp 10 juta sangat fantastis. Dan berakibat sekolah negeri hanya untuk masyarakat mampu, untuk  masyarakat tidak mampu cukup bersekolah di swasta yang biayanya jauh lebih rendah.

Untuk sekolah-sekolah swasta yang lebih baik fasilitasnya juga sangat mahal, biayanya seperti di sekolah-sekolah negeri. Dengan begitu pemerintah telah memperlebar jurang pencapaian prestasi antara anak dari keluarga berkecukupan dan anak dari keluarga tidak mampu. Seperti dominasi siswa/siswi dari sekolah swasta dan sekolah negeri bergensi yang meraih prestasi di ajang kompetisi.

Fenomena tersebut terjadi karena sekolah swasta dan sekolah negeri karena uang sekolah yang lebih tinggi dengan sekolah swasta dengan uang sekolah lebih rendah, mereka mempunyai anggaran lebih besar untuk terus memperbarui infrastruktur dan fasilitasnya. Di lingkungan Kota Tangerang Selatan tidak berlaku lagi masyarakat dengan ekonomi rendah dapat bersekolah di sekolah negeri. Sekarang sekolah negeri hanya untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Uang masuk sekolah yang mencapai puluhan juta adalah hal yang mustahil  untuk dapat dicapai oleh masyarakat miskin. Fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Padahal pendidikan seharusnya menyiapkan siapa saja, baik keluarga kaya maupun miskin untuk bisa mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Bukan berarti hal tersebut tidak dapat diperbaiki. Bantuan pendidikan, seperti bantuan operasional dan anggararan pendidikan yang mencapai 20%  dari APBN/APBD, adalah awal yang baik.  Ada beberapa faktor mengapa infrastruktur pendidikan di daerah sulit berkembang salah satunya persoalan ketidakefisienan birokrasi dan wabah korupsi yang membuat infrastruktur pendidikan di Indonesia khususnya di daerah masih memprihatinkan walaupun letak Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan Ibukota Jakarta.

Ada beberapa sekolah swasta mempunyai gedung sekolah yang sangat sederhana, murid-muridnya dari kalangan keluarga tidak mampu. Dari tahun ke tahun sekolah tersebut tidak mengalami peningkatan yang signifikan, letak sekolah yang berada di perkampungan, akses jalan yang hanya bisa dilalui oleh gang sempit. Tidak heran murid yang dimiliki sekolah tersebut tidak banyak. Seharusnya Pemkot Tangsel dapat memberi bantuan kepada sekolah swasta yang kekurangan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga jurang antara murid kaya dengan murid miskin tidak terlalu mencolok. Semua warga Tangsel mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Ada kasus di tahun 2012 sejumlah MTs Negeri di kota tersebut memungut biaya hingga Rp 4 juta. Hal itu jelas sangat memberatkan orang tua siswa. Sudah banyak fakta pendidikan yang terjadi di Kota Tangsel mengarah pada komersialisasi, pendidikan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai hanya dapat dinikmati oleh orang yang berduit saja. Padahal kawasan Tangerang Selatan masih dihuni mayoritas masyarakat yang secara ekonomi lemah.

Mengenai kualitas guru di Kota Tangerang Selatan memang cukup banyak yang berkompeten, tetapi disini saya akan membeberkan pengalaman sebagai murid yang seringkali melihat guru korupsi waktu dan uang. Korupsi disekolah yang dilakukan oleh pendidik atau guru sangatlah menyedihkan. Masyarakat akan kecewa dan prihatin jika perbuatan korupsi dilakukan guru karena guru di masyarakat sangat dihargai. Guru memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan memberikan ilmunya kepada murid. Guru berhadapan dengan murid begitu lama dan banyak. Murid tentu akan meniru perbuatan seorang guru jika melakukan korupsi. Korupsi tidak selalu mengenai uang, guru berpotensi melakukan korupsi dalam bentuk lainnya, seperti korupsi waktu. Bukan hal yang baru kalau kita perhatikan kebiasaan sebagian guru yang sering datang terlambat, pulang lebih awal dengan alasan yang bermacam-macam. Namun, kita yakin guru profesional tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Karena guru profesional, apalagi yang mendapatkan sertifikat guru, tentu akan berusaha melaksanakan tugas sebaik mungkin. Guru profesional tentu merasa bersalah dan malu jika datang terlambat, apalagi jika menyelesaikan pembelajarannya lebih awal, apalagi jika tidak datang mengajar sama sekali. Kita pasti berharap korupsi waktu tidak dianggap masalah sepele. Jika hal tersebut dibiarkan begitu, murid juga akan menjadi malas-malasan untuk masuk sekolah karena melihat gurunya datang selalu terlambat dan tidak fokus dalam memberi pelajaran. Perbuatan korupsi waktu juga dapat memicu perbuatan korupsi uang.

Korupsi uang disini, guru mengharuskan murid untuk membeli beberapa buku disekolah atau kepada guru tertentu, tidak boleh membeli diluar sekolah, yang harga relatif lebih murah dibanding disekolah. Padahal judul dan penerbitnya sama, masalah tersebut sangat menyengsarakan orang tua murid, karena dipaksa untuk membeli di sekolah atau di guru tertentu.

Akibat yang dapat terjadi karena hal tersebut sangat fatal, karena akan luntur rasa hormat murid terhadap guru, murid tidak lagi merasa segan dengan guru tersebut. Guru menjadi suri tauladan dan mengayomi anak muridnya tanpa memandang agama, suku, wana kulit, kaya atau miskin. Baik disekolah swasta maupun sekolah negeri, fenomena tersebut masih saja merajarela disekitar masyarakat. Semoga kedepannya guru-guru di Indonesia dapat berkerja secara profesional tidak ada lagi yang namanya korupsi waktu dan korupsi uang. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, seseorang tidak akan pernah bisa mengapai impiannya tanpa guru yang telah memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Guru merupakan salah satu profesi yang sangat dihargai. oleh sebab itu mari bersama-sama masyarakat Indonesia lebih perduli dan punya kontribusi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

Sekian tulisan dari saya, tulisan belum pernah dipublikasikan di media apapun sebelumnya, atau diikutkan dalam lomba sejenis. Tulisan ini dibuat untuk mengikuti lomba blog dari Indonesia Berkibar..